Teman-teman, 

Terima kasih ya udah dukung terus kampanye #BrantasBebasMikroplastik. 

Beberapa bulan belakangan, anak-anak muda dari komunitas Environmental Green Society (Envigreen Society) dan Trash Control Community (TCC) itu melakukan aksi bersih-bersih dan uji kualitas air di beberapa titik Sungai Brantas. 

Mereka menemukan mikroplastik dari limbah plastik sampai fiber di sungai Brantas. Kondisi ini sangat memprihatinkan. 

Sebagai data pembanding, Perum Jasa Tirta I selaku otoritas Sungai Brantas akan menggelar penelitian dengan metode ilmiah yang terukur dan teruji. 

Soalnya di Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 belum memasukkan mikroplastik sebagai salah satu alat ukur untuk pemantauan kualitas air baku mutu air sungai.

Kepala Bidang Persampahan Bahan Berbahaya dan Beracun Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Joao Gomez Maria De Carvalho juga tak memungkiri kondisi sungai yang tercemar limbah rumah tangga. Jadi memang butuh kesadaran warga juga supaya gak buang sampah ke sungai. 

Berita baiknya, Peraturan Daerah tentang denda terhadap membuang sampah sembarangan kini sedang direvisi. Denda yang sebelumnya hanya sebesar Rp 50 ribu direvisi jadi denda sebesar Rp 2,5 juta.

Tapi, selain sampah rumah tangga, ada juga perusahaan yang buang sampah ke sungai. Mereka juga harusnya ditindak tegas jika membuang sampah ke sungai. Tapi selama ini didiiamkan saja, miris ya.

Karena itulah perlu melibatkan semua pihak, mulai dari Pemprov Jawa Timur, pemerintah kota dan kabupaten, Balai Besar Wilayah Sungai Brantas sampai Perum Jasa Tirta selaku otoritas sungai.

Belajar dari pencemaran di Sungai Citarum di Jawa Barat yang melibatkan semua pihak termasuk dengan kementerian. Sampai akhirnya terbit peraturan presiden tentang pengkoordinasian revitalisasi sungai.

Karena itulah, dukung dan sebar terus petisi ya teman-teman, agar Sungai Brantas kembali bersih dan bebas mikroplastik

Salam,

ECOTON

Teman-temanku,

sebelumnya TERIMA KASIH kepada 1,1 juta orang yang sudah tanda tangan petisi Cukai Plastik! Kami terus membuka petisi ini hingga pemerintah mengeluarkan peraturannya.

Meskipun karena pandemi dan satu dan lain hal, peraturan Cukai Plastik ini belum kunjung diterbitkan. Namun hal ini tidak membatasi kita untuk terus menunjukkan dukungan terhadap kebijakan lain yang senada dengan penerbitan Culai Plastik.

KABAR BAIKNYA: berbagai daerah di Indonesia telah menerbitkan peraturan di wilayah masing-masing untuk membatasi konsumsi plastik sekali pakai, seperti Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan. Artinya, semakin banyak afirmasi dan dukungan untuk Indonesia bebas sampah plastik!

Bersama Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik (GIDKP), sebuah perkumpulan nasional yang memiliki misi untuk mengajak masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan kantong plastik, kami sedang melakukan survei untuk melihat respon dan aspirasi masyarakat DKI Jakarta terhadap Peraturan ini, selepas hampir 2 bulan diberlakukan.

Kami minta tolong teman-teman untuk mengisi survei berikut agar dapat kian mendorong pemangku kepentingan untuk menciptakan perubahan yang lebih baik lagi. Kami yakin, dengan ikut mengisi survei yang terkait kebijakan level daerah ini akan ikut membantu mendorong kebijakan yang lebih tinggi, seperti Cukai Plastik.

Bagi kamu yang berdomisili dan/atau beraktivitas di wilayah Provinsi DKI Jakarta, dapat berpartisipasi dalam survei ini.

Seluruh data pribadi serta hasil angket ini hanya akan digunakan untuk kepentingan inisiatif ini.

Kamu bisa akses angketnya di tautan ini: BANTU ISI SURVEI 

Perjuangan petisi ini sedikit lagi guys! Tetap semangat untuk memperjuangkan perbaikan lingkungan, untuk kita sendiri, anak cucu, dan masa depan yang lebih baik!

Salam
Nadia Mulya

Teman2, 

Tau gak, baru-baru ini Rumania ketahuan kirim sekitar 1800 ton sampah berisi bahan beracun menuju Indonesia. 

Memang sih, negara2 berkembang seperti Indonesia kerap kali jadi tujuan pengiriman sampah yang berasal dari negara2 yang lebih maju. 

Setelah lama diprotes publik dan organisasi masyarakat sipil, pemerintah Indonesia sah mengeluarkan peraturan yang menetapkan batas kontaminasi bahan berbahaya dan beracun (B3) termasuk plastik sebanyak 2% dalam sampah yang diimpor ke Indonesia.

Peraturan ini juga didukung dengan Konvensi Basel yang mana negara2 tujuan sampah impor berhak memeriksa kontaminasi sampah dan mengembalikan sampah impor ke negara asalnya.

Namun, walau dengan Konvensi Basel dan peraturan ini, nyatanya praktiknya tidak semulus itu. Seperti yang baru terjadi, otoritas Malaysia menemukan sekitar 1800 ton sampah impor asal Rumania yang dikirim ke Indonesia. Mereka temukan ini pas transit di Malaysia.

Isinya bahan2 berbahaya dan beracun. Kalau itu sampai ke Indonesia gimana jadinya ya?

Kejadian ini tentu jadi pengingat bagi kita. Bahwa walaupun pemerintah Indonesia sudah keluarkan peraturan batas 2% dan sudah ada Konvensi Basel, pelaksanaan di lapangan tetap harus diawasi. Pengawasan terutama di bea cukai pelabuhan2 harus diperketat jangan sampai ada sampah B3 yang lolos masuk ke Indonesia.

Karena itu, dukung dan sebar terus petisi ya teman2. Kita jaga Indonesia agar tetap bersih dari sampah-sampah impor.

Salam,

ECOTON

Sumber: Otoritas Malaysia Gerebek Sampah Beracun 1,800 Ton

Halo semuanya!

Pertama, kami ngucapin terima kasih buat dukungan kalian yang terus mengalir sejak saya bikin petisi ini. Nggak nyangka, udah ada 400 ribu dukungan biar Indonesia nggak lagi impor sampah plastik. Wow!

Sah! Pemerintah tetapkan batas kontaminasi sampah 2%. Seperti yang kita ketahui Indonesia merupakan salah satu negara tujuan untuk export sampah negara maju. Baru-baru ini pemerintah menegaskan peraturan baru pada tanggal 27 Mei 2020.

Untuk berita lebih lengkap, bisa dilihat di : Sah! Pemerintah Tetapkan Batas Kontaminasi Sampah 2%

Salam,

ECOTON

Halo semuanya!

Pertama, kami mau ngucapin terima kasih buat dukungan kalian yang terus mengalir sejak saya bikin petisi ini. Nggak nyangka, udah ada 400 ribu dukungan biar Indonesia nggak lagi impor sampah plastik. Wow!

Meski demikian, perjuangan kita masih panjang. Kalau kalian inget, sempat ramai video tukang tahu yang pakai sampah plastik buat bahan bakar penggorengan.

Itu bahaya banget loh. Bisa keluar zat berbahaya dioksin yang dikonsumsi hewan dan manusia. Hasil penelitian di Desa Tropodo, Sidoarjo, temukan zat dioksin dalam telur ayam yang biasa dikonsumsi masyarakat.

Kabar baiknya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sudah kirim balik 883 kontainer sampah plastik ke negara asal. Sekarang kita harus mengawal dan memastikan kalau sampah ini benar-benar dikirimkan ke negara asalnya, bukan ke negara Asia lainnya.

Pengiriman kembali ini adalah sebuah kemajuan. Tapi tentu saja ‘mulangin’ semua sampah ini nggak cukup. Bakalan lebih baik kalau Indonesia langsung aja berhenti impor sampah plastik lagi!

Yuk, bantu sebarkan petisi ini ke teman-temanmu! Biar lebih banyak lagi orang yang mendukung dan mendorong pemerintah untuk negara tercinta Indonesia dari sampah-sampah negara asing!

#IndonesiaNotRecycleBin

Untuk berita lebih lengkap, bisa dilihat di:
https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20191120143604-255-449998/mengenal-dioksin-yang-cemari-telur-di-jawa-timur
https://www.beritasatu.com/nasional/587109/menteri-siti-nurbaya-presiden-sangat-perhatian

Salam,

ECOTON

Pada awal bulan Juli, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan konsep cukai plastik di hadapan Komisi XI DPR. Kali ini, Sri Mulyani mengangkat besaran tarif cukai terhadap plastik, yang akan dikenakan untuk pertama kali terhadap kantong plastik. 

Dikutip oleh Republika, Sri Mulyani mengusulkan tarif cukai kantong plastik di Indonesia sebesar Rp 30.000 per kilogram (kg) kepada Komisi XI dewan perwakilan rakyat (DPR). Maka harga jual kantong plastik setelah kena cukai nantinya menjadi Rp 450-Rp 500 per lembar. Penerapan tarif cukai ini berlaku terhadap kantong plastik yang tidak ramah lingkungan, sedangkan kantong plastik yang “ramah lingkungan” akan dikenakan cukai lebih rendah.

Wah! Di satu sisi, kita patut bergembira karena cukai plastik sedang digodok dengan serius oleh Pemerintah. Tetapi… lho….kok hanya dikenakan pada kantong plastik yang tidak ramah lingkungan saja ya? 

Dikutip oleh Tempo, “Cukai ini diterapkan untuk kantong plastik yang menggunakan petroleum base atau yang tidak bisa didaur ulang. Sedangkan kantong plastik yang bisa didaur ulang dan ramah lingkungan bisa oxodegradable dalam 2-3 tahun akan dikenai cukai lebih rendah,” kata Sri Mulyani dalam penjelasannya di depan Komisi Anggaran DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa 2 Juli 2019.

Padahal, kantong plastik ramah lingkungan yang disebut-sebut oleh Sri Mulyani, terutama kantong plastik jenis oxodegradable, adalah jenis plastik yang tidak bisa didaur ulang dan justru menghasilkan mikroplastik jauh lebih cepat dibanding kantong plastik yang berbahan 100% petroleum base. Kantong plastik oxo-degradable bahkan sudah dilarang di Uni Eropa (https://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-1873_en.htm 

Cukai kantong plastik adalah langkah yang keren, tetapi seharusnya semua kantong plastik sekali pakai terkena tarif cukai yang setara, tanpa pengecualian. 

Yuk kita sama-sama mention @smindrawati dan @kemenkeuri di Instagram dan suarakan petisi ini!